01 November 2014 00:00:00
Ditulis oleh admin

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA GUWOTERUS TAHUN 2020 – 2025

RPJM Desa Guwoterus Tahun 2020-2025

Dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah No 43 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan Perda Kabupaten tuban Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahunan.

Terdapat tiga implikasi pokok yang harus diperhatikan dari perencanaan pembangunan daerah yang akan dirumuskan, yaitu:

  1. Diperlukan suatu pemahaman yang realistik mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional atau pusat dimana daerah itu sendiri merupakan bagian dari suatu sub sistem yang terintegrasi atau merupakan bagian daripada sistem yang lebih luas, sehingga pemahaman ini akan dapat memperlihatkan keterkaitan secara mendasar diantara keduanya dan konsekuensi akhir dari interaksi tersebut.
  2. Perencanaan haruslah mampu menyelami potensi atau kemampuan yang dimiilki sehingga mamapu memunculkan karakteristik daerah yang selama ini merupakan sektor ekonomi yang dapat diunggulkan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah.
  3. Perangkat kelembagaan yang tersedia untuk pembangunan daerah diharapkan mampu berjalan sinergis dengan pola perencanaan ekonomi yang telah diterapkan sehingga perubahan yang mendasar bukan lagi syarat mutlak yang diperlukan akan tetapi proses perencanaan yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi yang ada akan dapat membawa pada suatu jenjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pambangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dalam pelaksanaannya dipertegas dengan dikeluarkannya UU Desa No 6 Tahun 2014 Dan Permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Adapun untuk penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbang.



image
Gambar Tambahan 1 Lihat Gambar
image
Gambar Tambahan 2 Lihat Gambar
image
Gambar Tambahan 3 Lihat Gambar
Kategori

Bagikan :

comments powered by Disqus